Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kebutuhan air bersih, rumah layak huni hingga perbaikan infrastruktur lingkungan masih menjadi persoalan yang disuarakan masyarakat Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.
Berbagai kebutuhan tersebut mencuat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kamis (12/11/2026).
Sekitar 100 warga menghadiri pertemuan tersebut dan memanfaatkan kesempatan berdialog langsung untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Aspirasi yang disampaikan cukup beragam. Mulai dari pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan jalan tani yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Nasir menilai beragam usulan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembangunan di tingkat masyarakat masih cukup besar. Bahkan, sejumlah kebutuhan yang disampaikan berkaitan langsung dengan fasilitas dasar yang digunakan warga setiap hari.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, pembangunan tidak selalu harus diwujudkan melalui proyek besar. Fasilitas sederhana yang dibutuhkan masyarakat justru dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas kehidupan.
“Jalan lingkungan yang baik, air bersih yang tersedia, rumah yang layak dihuni, tempat ibadah yang memadai, serta dukungan terhadap usaha kecil. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Nasir, aspirasi tersebut harus dipetakan berdasarkan urgensi dan kewenangan pemerintahan agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Ia memastikan usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara akan dikawal melalui mekanisme pembahasan bersama perangkat daerah terkait.
Sementara kebutuhan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dengan pihak kabupaten.
Nasir mengakui bahwa tidak seluruh aspirasi dapat langsung direalisasikan karena pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan.
Namun, ia meminta agar persoalan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan.
“Saya memahami bahwa di balik setiap aspirasi ada harapan masyarakat. Ada keluarga yang ingin rumahnya lebih layak, ada warga yang berharap mendapatkan air bersih, ada petani yang membutuhkan jalan,” pungkasnya.
