Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Keterbatasan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi tantangan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat. Namun, kondisi tersebut ditegaskan tidak boleh menjadi alasan bagi wakil rakyat untuk berhenti memperjuangkan aspirasi konstituennya.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, saat menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 warga tersebut, Nasir menerima berbagai aspirasi terkait kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur lingkungan, fasilitas keagamaan, air bersih, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Di hadapan warga, Nasir secara terbuka menjelaskan bahwa kondisi fiskal Provinsi Kaltara saat ini sedang menghadapi tekanan. Kemampuan anggaran yang terbatas membuat pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan program prioritas.
Ia menegaskan tidak ingin memberikan janji yang tidak realistis hanya untuk menyenangkan masyarakat.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan masyarakat tetap harus mendapatkan perhatian, meskipun realisasinya membutuhkan proses dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Nasir juga mengingatkan bahwa persoalan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Karena itu, ia memastikan aspirasi masyarakat akan dipilah berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintahan.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelasnya.
Nasir menilai, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jujur mengenai proses penganggaran agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh usulan yang disampaikan dalam reses dapat langsung direalisasikan.
Ia menegaskan, setiap aspirasi akan dicatat, dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan, kemudian dikawal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah lebih cermat menentukan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya.
Reses di Selisun menjadi titik pertama dari lima lokasi pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ia ingin memastikan persoalan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pembangunan daerah.
