Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian DPRD setelah sejumlah kegiatan, khususnya pembangunan fisik, dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Evaluasi tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPRD Nunukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan di Ruang Rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Selasa (11/08/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, bersama Sekretaris Komisi I Muhammad Mansur dan sejumlah anggota DPRD.
Dari pihak eksekutif, hadir jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan program tahun anggaran 2026.
Arpiah menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, waktu pelaksanaan anggaran 2026 tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terealisasi.
“Jangan sampai program hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaannya belum memberikan dampak yang maksimal. Yang kita kejar adalah hasil akhirnya,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (12/08/2026).
Ia menekankan, ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang telah terserap. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar dapat digunakan dan menjawab kebutuhan sekolah maupun peserta didik.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan tidak menunggu hingga mendekati akhir tahun anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tertinggal.
“Kalau ada pekerjaan fisik yang masih lambat, harus segera diketahui apa masalahnya. Jangan sampai kendala teknis kemudian menjadi alasan pekerjaan tidak selesai tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Arpiah, percepatan pembangunan sarana pendidikan menjadi penting karena kebutuhan fasilitas sekolah di Nunukan masih cukup besar.Kondisi tersebut terutama dirasakan di wilayah pedalaman, perbatasan dan daerah yang aksesnya tidak semudah kawasan perkotaan.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan gedung. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan fasilitas belajar, serta mutu peserta didik harus berjalan beriringan.
“Pemerataan pendidikan tidak akan tercapai kalau fasilitasnya masih tertinggal. Anak-anak di pedalaman dan perbatasan juga harus mendapatkan kualitas layanan yang setara,” jelasnya.
DPRD Nunukan selanjutnya meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan terhadap seluruh kegiatan yang realisasinya masih rendah.
Setiap hambatan, baik berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan maupun persoalan teknis di lapangan, diminta segera dicarikan jalan keluar.
Arpiah menegaskan DPRD akan terus melakukan pengawasan hingga program-program tersebut memberikan hasil yang bisa dirasakan masyarakat.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai nanti ketika tahun anggaran selesai, baru diketahui ada kegiatan yang tidak maksimal. Sekarang harus dikebut dan dikawal,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2026, sekaligus memastikan anggaran pendidikan tidak berhenti pada angka serapan, tetapi menghasilkan fasilitas dan layanan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Nunukan.
