Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menuai kritik keras dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS, Muhammad Nasir, Menurutnya, krisis yang terus berulang menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi di wilayah perbatasan.
Politisi PKS itu menegaskan, alasan kapal pengangkut yang sedang docking maupun kendala administrasi tidak bisa lagi dijadikan pembenaran setiap kali terjadi kelangkaan BBM.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya sudah dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang.
“Ini bukan bencana alam, melainkan bencana manajemen. Masyarakat selalu menjadi korban karena harus mengantre berjam-jam, nelayan tidak bisa melaut, sementara harga BBM eceran melonjak hingga Rp50 ribu per liter,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Selasa (04/08/2026).
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi sektor perekonomian dan energi, Nasir menyampaikan lima poin penting yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Pertama, ia meminta Pertamina Patra Niaga memperbaiki sistem distribusi dengan menyiapkan kapal cadangan serta mengatur jadwal docking agar tidak dilakukan bersamaan terhadap kapal-kapal yang menjadi tulang punggung distribusi BBM ke Nunukan.
Kedua, Nasir mendesak pemerintah pusat dan BPH Migas segera merealisasikan pembangunan Depo atau Fuel Terminal BBM di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, daerah perbatasan tidak boleh terus bergantung pada pasokan dari Tarakan. Selain itu, ia mengusulkan adanya cadangan stok BBM minimal untuk kebutuhan selama 30 hari sebagai langkah antisipasi ketika terjadi gangguan distribusi.
Ketiga, ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan memperkuat pengawasan distribusi BBM dengan mengaktifkan Satgas Pengawasan BBM Perbatasan yang melibatkan aparat penegak hukum serta TNI-Polri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.
Nasir juga mengingatkan bahwa dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi turut menghantam roda perekonomian masyarakat.
Nelayan, petani rumput laut, pelaku UMKM hingga jasa transportasi disebut menjadi kelompok yang paling terdampak akibat terbatasnya pasokan bahan bakar.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi II berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) darurat dengan Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas ESDM.
Dalam forum tersebut, pihaknya akan mendorong penambahan kuota BBM khusus bagi daerah 3T dan kawasan perbatasan, sekaligus mempercepat pembangunan SPBU Nelayan yang dikelola secara transparan dan diawasi secara ketat.
Nasir menegaskan, ketersediaan energi merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Menurutnya, kehadiran negara di wilayah perbatasan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi juga melalui jaminan pelayanan dasar, termasuk kepastian pasokan BBM bagi masyarakat.
“Perbatasan adalah wajah Indonesia. Jika kebutuhan energi masyarakat di daerah perbatasan saja tidak mampu dijamin, maka komitmen negara terhadap pemerataan pembangunan patut dipertanyakan,” pungkasnya.
