Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Nunukan.
Di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan tambahan bagi pelaku usaha kecil, petani, hingga pembudidaya rumput laut yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampak kebijakan tersebut tidak semakin membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha produktif yang bergantung pada akses permodalan dan stabilitas harga pasar.
“Kami memahami bahwa kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut tidak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Sabtu (13/06/2026).
Menurutnya, kondisi Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan memiliki tantangan tersendiri.
Tingginya biaya distribusi barang, keterbatasan akses pasar, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat ekonomi masyarakat lebih rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi nasional.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan sektor pertanian.
“Petani, pelaku UMKM, dan pembudidaya rumput laut merupakan sektor yang harus dijaga. Mereka berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Jangan sampai kenaikan biaya usaha membuat produktivitas mereka menurun,” ujarnya.
Selain akses pembiayaan, Arpiah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Menurutnya, jika harga kebutuhan dasar terus meningkat sementara kemampuan masyarakat melemah, maka daya beli masyarakat akan semakin tertekan.
“Kita berharap pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan distribusi barang dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok agar harga tetap stabil. Ini penting untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Di sisi lain, Arpiah menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, termasuk program pemberdayaan UMKM, pertanian, dan sektor usaha lainnya.
“Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan riil pelaku usaha dan menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Nunukan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Arpiah menegaskan DPRD Kabupaten Nunukan akan terus mengawal berbagai kebijakan ekonomi agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut yang menjadi tulang punggung ekonomi Nunukan,” pungkasnya.
