Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pemerintah kabupaten se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Utara, Tarakan, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
Menurut Arpiah, penyerahan LHP BPK merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
“LHP dari BPK ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Arpiah kepada MataKaltara.com, Rabu (27/05/2026).
Ia mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pengawasan itu penting supaya anggaran yang sudah direncanakan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. DPRD tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan tersebut,” ujarnya.
Arpiah menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD berjalan baik, maka proses penganggaran, pengawasan, sampai pelaksanaan program juga akan lebih maksimal,” jelasnya.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan dari BPK dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin administrasi dan pengelolaan keuangan.
“Kita ingin budaya kerja yang transparan dan akuntabel terus diperkuat di semua OPD. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Arpiah menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nunukan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dibangun dari bagaimana anggaran itu dikelola dengan baik, terbuka, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
