Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menggelar kegiatan reses di wilayah Sungai Bilal, Kecamatan Nunukan Barat, Minggu (17/05/2026).
Pertemuan yang berlangsung sederhana di halaman rumah warga ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka.
Kegiatan yang turut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, hingga kaum ibu tersebut berlangsung hangat.
Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhan sekaligus harapan agar persoalan mendasar di wilayah mereka segera mendapat perhatian pemerintah.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan adalah kesulitan mendapatkan air bersih.
Warga menilai persoalan ini telah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tokoh agama setempat, Ustadz Abdullah TBA, menyoroti keberadaan Embung Sungai Fatimah yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kebutuhan air masyarakat.
Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang, namun sampai sekarang belum berfungsi optimal.
“Warga berharap embung ini bisa menjawab persoalan air bersih. Tetapi sampai hari ini manfaatnya belum dirasakan. Masyarakat tentu bertanya-tanya, kapan fasilitas itu bisa benar-benar digunakan,” kata Abdullah kepada MataKaltara.com, Selasa (19/05/2026).
Dalam Forum Dialog.
Menanggapi hal tersebut, Nasir menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Ia menyebut persoalan ini tidak boleh berlarut tanpa kejelasan.
“Kita tidak bisa menganggap ini persoalan biasa. Air bersih adalah kebutuhan utama. Pemerintah harus terbuka menjelaskan progresnya sekaligus menghadirkan solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten, mengingat pengelolaan embung berada pada kewenangan daerah.
“Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini kepada pemerintah kabupaten dan meminta rekan-rekan di DPRD Nunukan ikut mengawal. Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti di forum reses saja,” jelasnya.
Selain air bersih, warga juga mengeluhkan keterlambatan pencairan honor bagi imam masjid, guru ngaji, bilal, dan marbot yang bersumber dari pemerintah provinsi.
Masyarakat berharap perhatian terhadap para pelayan keagamaan tetap menjadi prioritas.
Nasir menilai peran para tokoh keagamaan sangat penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan hak mereka dapat direalisasikan tepat waktu.
“Mereka berperan besar dalam pembinaan moral dan kehidupan keagamaan. Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan perhatian,” ungkapnya.
Dalam dialog tersebut, masyarakat juga mengusulkan bantuan hibah rumah ibadah, dukungan bagi pembudidaya rumput laut, serta perbaikan jalan jeramba yang menjadi akses utama aktivitas warga di kawasan pesisir Nunukan Barat.
Nasir memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Reses bukan sekadar agenda formal. Ini kesempatan kami mendengar langsung kondisi masyarakat agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan beras kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang hadir.
