Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2026 bersama warga RT 7 Kelurahan Selumit di Rumah Makan Padang Mak Etek, Senin (18/05/2026).
Berbeda dari pola reses pada umumnya, Syamsuddin memilih lebih banyak mendengar pengalaman masyarakat terkait efektivitas program pemerintah yang telah berjalan.
Ia sengaja mengarahkan diskusi menjadi forum evaluasi terbuka agar warga bebas menyampaikan testimoni langsung.
“Saya ingin mendapatkan gambaran nyata di lapangan. Karena itu, pada reses kali ini saya lebih banyak mendengar dan meminta masukan dari warga tentang program yang sudah mereka rasakan,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Selasa (19/05/2026).
Dalam dialog yang berlangsung santai, Syamsuddin melontarkan sejumlah pertanyaan untuk menggali pengalaman masyarakat, khususnya terkait program Beasiswa Kaltara Unggul.
Dari perbincangan tersebut, ia menemukan bahwa sebagian warga belum mengetahui program tersebut, sementara ada pula mahasiswa STIE Tarakan yang mengaku terbantu karena menerima beasiswa selama masa kuliah.
“Ini menjadi catatan penting. Artinya, programnya sudah baik, tetapi sosialisasinya masih perlu diperluas agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui,” jelasnya.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase, dan kanalisasi.
Beberapa warga mengungkapkan realisasi pembangunan di lapangan sering tidak sesuai dengan panjang usulan awal karena keterbatasan anggaran.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut di tingkat legislatif.
Ia bahkan membawa tim khusus untuk mencatat setiap detail keluhan warga sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah daerah.
Syamsuddin juga menyampaikan bahwa pada reses kali ini dirinya sengaja tidak membuka banyak usulan baru.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat fokus utama harus diarahkan pada perbaikan sistem dan penyelesaian kendala program yang sudah berjalan.
“Daripada menambah janji baru, lebih baik kita benahi dulu program yang ada dan memastikan kendala yang dihadapi warga bisa dituntaskan,” pungkasnya.
