Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pentingnya kejelasan sumber pembiayaan dalam rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara dan pihak terkait di Tarakan.
Menurut Syamsuddin, konsep Satgas harus disertai skema anggaran yang jelas agar tidak berhenti di tahap perencanaan.
“Jangan sampai program ini sudah dirancang dengan baik, tetapi pelaksanaannya terhambat karena persoalan pembiayaan yang belum tuntas. Skema pendanaan harus disiapkan sejak awal,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Selasa (21/04/2026).
Ia menilai, keberadaan Satgas pengawasan ketenagakerjaan sangat mendesak mengingat luasnya wilayah Kaltara serta tingginya dinamika sektor tenaga kerja, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan industri.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, fungsi pengawasan dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
Syamsuddin juga menekankan bahwa pembentukan Satgas tidak hanya soal struktur kelembagaan, tetapi harus disertai dukungan operasional yang realistis, mulai dari personel, sarana prasarana, hingga mekanisme koordinasi lintas instansi.
Ke depan, Komisi IV berencana menindaklanjuti pembahasan tersebut melalui rapat lanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum serta stakeholder strategis lainnya.
Langkah ini diharapkan menghasilkan formulasi kebijakan yang matang dan implementatif.
“Rapat lanjutan akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar Satgas yang dibentuk benar-benar mampu menjawab persoalan pengawasan ketenagakerjaan di daerah,” jelasnya.
Komisi IV menargetkan, hasil pembahasan lanjutan nantinya dapat menjadi dasar kebijakan yang komprehensif, sehingga Satgas pengawasan ketenagakerjaan mampu bekerja efektif, melindungi tenaga kerja, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.
