Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Program pembangunan Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah Kabupaten Nunukan terus dipacu menjelang target penyelesaian Agustus 2026.
Namun, dari total 30 koperasi yang direncanakan, baru satu yang rampung sepenuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, Helmi Pudaaslikar, mengungkapkan koperasi yang telah selesai berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur.
“Progresnya sudah 100 persen. Saat ini tinggal menunggu distribusi sarana seperti kendaraan operasional dan rak gerai,” kata Helmi kepada MataKaltar.com, Senin (20/04/2026).
Sementara itu, sebanyak 15 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Artinya, total 16 koperasi telah berjalan, sedangkan 14 sisanya akan segera menyusul dalam waktu dekat.
“Target kita sampai Agustus harus tuntas 30 koperasi. Saat ini 16 sudah berproses, sisanya segera dimulai,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemkab Nunukan juga menyiapkan strategi penguatan operasional.
Sebanyak 90 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan PPPK akan diterjunkan sebagai pendamping koperasi.
Setiap unit koperasi akan didampingi 1 hingga 3 ASN yang bertugas memastikan manajemen berjalan optimal, mulai dari administrasi, logistik hingga akuntansi keuangan.
“Mereka bukan pelaku usaha, tapi memastikan sistem dan operasional berjalan dengan baik,” tuturnya.
Para pendamping ini direncanakan bertugas hingga lima tahun, dengan prioritas penempatan di wilayah asal masing-masing agar lebih cepat beradaptasi.
Namun demikian, program ini juga dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia.
Tidak semua ASN PPPK memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 yang dipersyaratkan.
Sebagai solusi, DPMD Nunukan berencana mengusulkan penyesuaian kualifikasi, termasuk membuka peluang bagi lulusan diploma hingga SMA.
“Kita akan koordinasi dengan BKPSDM untuk mencari solusi terbaik agar kebutuhan pendamping tetap terpenuhi,” ungkapnya.
Dari sisi wilayah, penempatan ASN akan difokuskan di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, dan wilayah Kabudaya.
Sementara Kecamatan Krayan belum tersentuh karena pembangunan koperasi di daerah tersebut belum dimulai.
Dengan skema ini, pemerintah berharap koperasi yang dibangun tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga siap beroperasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian desa.
