Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Hal itu dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak serta pengajuan penambahan kuota subsidi ke pemerintah pusat, Pemkab memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara aktif memantau kondisi stok BBM meskipun Nunukan belum memiliki depo penyimpanan sendiri.
Pasokan BBM untuk wilayah ini masih bergantung dari Tarakan.
“Pemkab terus melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan tetap aman. Informasi stok kami peroleh dari SPBU dan hasil komunikasi rutin dengan Pertamina di Tarakan,” kata Rohadiansyah kepada MataKaltara.com, Senin (13/04/2026).
Menurutnya, hingga saat ini distribusi BBM berjalan lancar dan kondisi di lapangan relatif stabil.
Antrean panjang di APMS maupun SPBU tidak terlihat, sementara harga BBM tetap terkendali.
“Kami bersyukur distribusi berjalan baik. Ini menunjukkan koordinasi yang dilakukan selama ini memberikan dampak positif,” ujarnya.
Pemkab Nunukan juga terus mengantisipasi potensi kendala distribusi, khususnya pada aspek transportasi laut yang menjadi jalur utama pengiriman BBM.
Keterbatasan armada kapal menjadi perhatian serius, namun sejauh ini pasokan tetap terjaga.
“Transportasi memang menjadi tantangan, tetapi sampai saat ini tidak ada hambatan signifikan yang mempengaruhi distribusi,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, alokasi BBM subsidi di Nunukan meliputi LPG 6.581 metrik ton, solar 12.781 kiloliter, pertalite 22.599 kiloliter, serta minyak tanah wilayah 4 sebanyak 708 kiloliter.
Meski demikian, terjadi penyesuaian kuota secara nasional oleh BPH Migas.
Sebagai bentuk komitmen memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab Nunukan telah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi.
Usulan tersebut mendapat dukungan penuh dari kepala daerah dan telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap usulan ini dapat segera disetujui karena kebutuhan masyarakat terus meningkat, terutama di wilayah perbatasan dengan mobilitas yang tinggi,” ungkapnya.
Pemkab juga menegaskan pentingnya penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran.
Prioritas distribusi diberikan kepada kelompok strategis seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Koordinasi dengan Pertamina dan pengelola AMPS akan terus kami perkuat agar distribusi BBM tetap merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” terangnya.
