Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Leppa, menegaskan komitmen legislatif mengawal ketat proses perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD 2027.
Tingginya jumlah usulan masyarakat yang masuk dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, ribuan usulan yang dihimpun melalui sistem perencanaan menjadi bukti masyarakat semakin aktif menyuarakan kebutuhan riil di lapangan.
“Masuknya ribuan usulan ini menandakan masyarakat semakin aktif menyampaikan kebutuhan riil di lapangan. Ini harus kita jaga sebagai bentuk demokrasi pembangunan,” kata Leppa kepada MataKaltara.com, Selasa (31/03/2026).
Leppa menekankan DPRD tidak hanya menjadi lembaga persetujuan anggaran, tetapi juga pengawal agar pokok-pokok pikiran yang telah dihimpun benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fokus utama, kata dia, tetap pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami di DPRD berkomitmen mengawal agar program yang diprioritaskan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Meski mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, DPRD mengingatkan realitas kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Karena itu, proses penentuan skala prioritas harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel.
“Memang tidak semua usulan bisa dibiayai APBD, tetapi yang paling penting adalah proses prioritasnya jelas, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Politisi partai Hanura itu, menilai transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap proses perencanaan pembangunan.
Untuk memastikan program prioritas tetap berjalan optimal, DPRD mendorong pemerintah daerah aktif membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kami siap bersinergi agar sumber pendanaan alternatif bisa dimaksimalkan. Kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan Nunukan terus bergerak maju,” ucapnya.
Leppa menegaskan penyusunan RKPD memuat tanggung jawab besar karena menjadi penentu arah pembangunan satu tahun ke depan.
“Penyusunan RKPD bukan sekadar rutinitas atau pemenuhan kewajiban undang-undang. Ini kesempatan meletakkan arah pembangunan daerah,” jelasnya.
