Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat komitmen perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar Senin (30/03/2026) di Lantai 5 Kantor Bupati ini menjadi forum untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Bupati Nunukan Irwan Sabri menegaskan, Musrenbang merupakan tahapan penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan fokus, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Forum ini juga menjadi ruang sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, DPRD, hingga tokoh masyarakat,” kata Irwan kepada MataKaltara.com, Selasa (31/03/2026).
Menurut Bupati, hasil penjaringan aspirasi dari Musrenbang desa hingga kecamatan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Tercatat sebanyak 3.824 usulan masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dari jumlah tersebut, ada 661 usulan dibahas dalam Musrenbang kewilayahan, sementara 1.803 usulan berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD.
Namun, ia mengakui tidak seluruh usulan dapat dibiayai melalui APBD Tahun 2027 karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kita harus realistis bahwa kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, program yang diprioritaskan adalah yang paling berdampak langsung bagi masyarakat dan selaras dengan tema pembangunan,” jelasnya.
Bupati menjelaskan tema pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2027 adalah “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.” Tema ini menjadi bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan konektivitas ekonomi menjadi fondasi penting untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi yang merata hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.
“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Jika akses dasar kuat, maka aktivitas ekonomi tumbuh, peluang kerja meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam fokus pembangunan, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi strategis, penguatan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan daya saing generasi muda.
Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.
Usulan yang belum terakomodasi diharapkan dapat diusulkan melalui skema pembiayaan lain dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kita harus proaktif mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terjawab,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.
“Kondisi global penuh ketidakpastian. Karena itu, perencanaan pembangunan harus adaptif, efektif, dan tepat sasaran agar pelayanan publik tetap prima meski di tengah keterbatasan,” pungkasnya.
