Penulis : Fidelis | Editro : Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menyoroti serius kondisi ketahanan pangan di provinsi tersebut yang dinilai masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Hal ini disampaikan menyikapi data Pemerintah Provinsi Kaltara yang mencatat produksi telur lokal baru mencapai sekitar 2.100 ton, sementara kebutuhan mencapai 25.000 ton. Data tersebut disampaikan dalam Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI di Makassar, Kamis (26/3/2026).
Nasir menilai selisih yang cukup besar tersebut menjadi tantangan sekaligus peringatan bagi daerah untuk segera memperkuat sektor pangan.
“Sebagian besar kebutuhan pokok di Kaltara masih dipasok dari luar daerah. Bahkan sayur-mayur pun masih banyak didatangkan dari Sulawesi,” ujarnya, kepada MataKaltara.com, Selasa (31/32026) pagi.
Menurut politisi PKS itu, Kalimantan Utara memiliki potensi lahan yang luas untuk dikembangkan. Namun, diperlukan evaluasi terhadap strategi dan alokasi anggaran agar sektor pertanian dan peternakan bisa lebih berkembang dan kompetitif.
Ia juga mendorong adanya dukungan nyata bagi peternak lokal agar mampu bersaing dengan distributor besar, sehingga produksi dalam daerah dapat meningkat.
Kehadirannya dalam forum PSBM XXVI yang dibuka oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dimanfaatkan sebagai momentum untuk membuka peluang kerja sama dan investasi di sektor pangan.
“Ini peluang besar. Kita ingin Kaltara tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi daerah penghasil,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kaltara berkomitmen mendorong pemerintah daerah untuk menyusun roadmap swasembada pangan yang lebih terarah dan terukur.
Nasir menegaskan, sebagai wilayah perbatasan, kedaulatan pangan sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Harapan kita Kaltara bisa mandiri secara pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, gubernur, serta tokoh penggagas PSBM, Aksa Mahmud, dengan semangat memperkuat kolaborasi ekonomi antar daerah di tahun 2026.
