Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Tarakan menyampaikan kebutuhan dukungan operasional hingga bantuan untuk rumah ibadah kepada Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan reses bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat asal Sulawesi Selatan di Tarakan, Kamis (13/11/2026).
Organisasi yang hadir di antaranya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), KKBM, IPPM, dan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS).
Dalam pertemuan itu, perwakilan organisasi menyampaikan kebutuhan dukungan untuk menunjang aktivitas dan pelaksanaan program organisasi. Selain itu, muncul pula usulan terkait dukungan terhadap kebutuhan rumah ibadah.
Syamsuddin mengatakan, seluruh masukan tersebut telah dicatat dan akan menjadi bahan perjuangan melalui jalur serta mekanisme yang tersedia.
“Sudah saya catat. Nanti kalau ada peluang dan sesuai mekanisme, usulan mereka bisa kita masukkan,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat. Karena itu, setiap aspirasi yang muncul perlu didengar dan dicermati, termasuk usulan yang berkaitan dengan aktivitas organisasi kemasyarakatan.
Ia menjelaskan, peluang untuk memperjuangkan usulan masyarakat tetap harus disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Syamsuddin juga berharap organisasi masyarakat tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebutuhan dukungan, tetapi terus membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan agar berbagai persoalan dapat dicarikan jalan keluar.
“Kalau ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, kita bisa cepat membangun komunikasi,” ucapnya.
Ia menegaskan, komunikasi yang berkelanjutan akan membantu memperkuat hubungan antara organisasi masyarakat dan wakil rakyat.
“Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat terus disampaikan dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.












