Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Perlindungan hak masyarakat adat menjadi salah satu poin penting yang dikawal DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam pembahasan Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Komaruddin, mengingatkan perusahaan perkebunan agar tidak mengabaikan hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dalam menjalankan aktivitas usaha.
Menurutnya, investasi perkebunan harus berjalan dengan menghormati hak ulayat serta melibatkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Persoalan lahan dan keberadaan masyarakat adat harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan mengabaikan kepentingan warga.
“Perusahaan harus menghormati hak masyarakat adat. Jangan sampai investasi berjalan, tetapi hak-hak masyarakat yang sudah lebih dahulu berada di wilayah tersebut justru terabaikan,” kata Komaruddin kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul disetujuinya Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Senin (09/11/2026).
Komaruddin menjelaskan, salah satu substansi yang diperjuangkan Pansus II adalah kewajiban perusahaan menghormati hak ulayat melalui musyawarah dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan.
Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Menurut Komaruddin, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius karena keberadaan investasi perkebunan semestinya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat setempat, terutama petani yang berada di sekitar kawasan usaha.
“Jangan hanya perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan perkebunan. Masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat melalui kemitraan dan kebun plasma. Itu salah satu hal yang harus dipastikan dalam pelaksanaan aturan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ranperda tersebut telah melalui pembahasan panjang sejak Februari hingga November 2026. Pansus II melakukan studi komparasi, harmonisasi bersama Kementerian Hukum, serta konsultasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
Tidak hanya menyangkut perlindungan masyarakat, regulasi tersebut juga mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Komaruddin menegaskan, setelah Ranperda disetujui seluruh fraksi secara aklamasi, pemerintah provinsi harus memastikan setiap ketentuan benar-benar diterapkan. Pengawasan terhadap perusahaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menyentuh pelaksanaan kewajiban di lapangan.
“Perda ini harus menjadi pegangan dalam mengawasi aktivitas perusahaan perkebunan. Hak masyarakat adat, kewajiban plasma, dan kepatuhan terhadap lingkungan harus benar-benar dijalankan,” pungkasnya.












