DPRD Kaltara

Ladullah Dorong Aset Pemprov Kaltara Jadi Sumber Pendapatan Daerah

×

Ladullah Dorong Aset Pemprov Kaltara Jadi Sumber Pendapatan Daerah

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) didorong agar tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara, Ladullah, menegaskan pentingnya pembenahan pengelolaan barang milik daerah (BMD) agar aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal, produktif, dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah.

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (09/11/2026), saat membacakan laporan hasil pembahasan Pansus I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Ladullah, regulasi lama yang mengacu pada Perda Nomor 18 Tahun 2019 perlu diperbarui agar selaras dengan ketentuan kementerian terbaru. Pembaruan ini sekaligus menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola aset pemerintah daerah.

“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Aset yang dimiliki pemerintah harus dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi daerah,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).

Pansus I menginginkan pengelolaan aset tidak berhenti pada pendataan dan pencatatan administratif. Aset yang belum dimanfaatkan perlu dipetakan sehingga memiliki peluang untuk disewakan atau dikerjasamakan secara sah dan transparan.

“Jangan sampai aset yang dimiliki pemerintah justru tidak memberikan manfaat karena tidak dikelola dengan baik. Potensi yang ada harus dioptimalkan, sepanjang tetap sesuai aturan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Optimalisasi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan pelayanan publik. Artinya, pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan tidak boleh mengganggu fungsi utama aset dalam mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Dalam pembahasannya, Pansus I juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Kaltara. Di antaranya percepatan sertifikasi aset, penerapan tarif sewa yang wajar, transparansi dalam proses pemanfaatan, serta penguatan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun pembiaran aset.

Ladullah menjelaskan, pembahasan Raperda telah berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Pansus juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan materi muatan regulasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh fraksi DPRD Kaltara telah menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan Raperda tersebut.

Pansus I selanjutnya merekomendasikan agar Pemprov Kaltara segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan.

“Setelah regulasi ini disetujui, kami berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjutinya dengan aturan teknis. Implementasinya harus menjadi perhatian agar pengelolaan aset semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung peningkatan PAD,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page