Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pembangunan sektor perkebunan di Kalimantan Utara diarahkan agar tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Arah tersebut menjadi salah satu substansi penting dalam Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang disetujui DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pemerintah provinsi dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (09/11/2026).
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, mengatakan pembangunan perkebunan harus memiliki arah yang jelas agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Pembangunan perkebunan harus berjalan secara berkelanjutan. Kita ingin sektor ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi pada saat yang sama kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan juga harus diperhatikan,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, keberadaan regulasi menjadi penting untuk memberikan arah bagi pengembangan sektor perkebunan agar lebih terencana dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.
Ia berharap Ranperda tersebut dapat menjadi pedoman dalam mendorong pengelolaan perkebunan yang produktif, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.
“Investasi dan pembangunan perkebunan harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” pungkasnya.
Persetujuan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya DPRD dan Pemprov Kaltara memperkuat regulasi sektor perkebunan yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah.












