Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan dalam menentukan arah pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara). Perbedaan kondisi geografis antara wilayah perkotaan, kepulauan, perbatasan, dan pedalaman menuntut kebijakan pembangunan yang tidak bisa disamaratakan.
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya memusatkan pembangunan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah terluar juga berhak mendapatkan perhatian melalui kebijakan pembangunan yang proporsional.
Ia menilai, kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman untuk mendapatkan pembangunan yang lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya.
“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” kata Rismanto kepada MataKaltara.com, Sabtu (21/11/2026).
Rismanto menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pemerintah provinsi. Artinya, perencanaan tidak cukup hanya melihat besarnya kebutuhan di pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat di daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Menurutnya, pembangunan yang merata merupakan salah satu upaya memastikan seluruh masyarakat Kaltara memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.
“Kebijakan pembangunan daerah harus dapat memberikan porsi perhatian yang memadai bagi kawasan perbatasan, kepulauan, dan pedalaman,” pungkasnya.












