Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan pencermatan agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai kebutuhan di lapangan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, mengatakan, hasil reses merupakan salah satu bahan penting bagi DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi antara legislatif dengan OPD terkait.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan setiap usulan yang masuk melalui mekanisme perencanaan pembangunan telah melalui kajian kebutuhan dan penentuan skala prioritas.
Rismanto berharap OPD tidak hanya melihat usulan berdasarkan pendekatan administratif, tetapi juga mencermati kondisi nyata masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Aspirasi itu akan kita bawa ke pembahasan bersama OPD. Harapannya, ada tindak lanjut sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” kata Rismanto kepada MataKaltara.com, Sabtu (21/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal usulan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga penentuan program.
Di sisi lain, keterbatasan kemampuan anggaran daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan urutan pelaksanaan pembangunan.
“Sinergi DPRD dan pemerintah daerah dapat memperkuat pengawalan aspirasi sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.












