Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa Hafid. mengikuti Retret Kepemimpinan dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang, pada 15–19 April 2026.
Kegiatan ini diikuti para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah agar semakin adaptif menghadapi dinamika pembangunan nasional dan global.
Ketua DPC Partai Hanura itu, menilai retret kepemimpinan tersebut menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan kebangsaan sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mendorong pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan ini kami mendapatkan banyak perspektif baru terkait tantangan nasional, geopolitik, hingga peran daerah dalam menjaga ketahanan nasional,” kata Leppa kepada MataKaltara.com, Kamis (17/04/2026).
Leppa menjelaskan, materi yang disampaikan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, hingga pejabat tinggi negara memberikan gambaran komprehensif mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.
“Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi kepemimpinan yang sangat relevan dengan tugas DPRD,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan membutuhkan pemimpin legislatif yang memiliki perspektif strategis serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah pusat.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya jejaring kerja antar pimpinan DPRD se-Indonesia yang terbangun selama kegiatan berlangsung.
“Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antar daerah. Banyak hal yang bisa kami adopsi untuk memperkuat kinerja DPRD Nunukan,” ungkapnya.
Leppa berharap pengalaman yang diperoleh selama retret kepemimpinan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan DPRD semakin kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
