Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, MALINAU – Anggota DPRD yang tergabung dalam Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Malinau.
Kegiatan ini dipimpin oleh Robenson Tadem sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam kunjungan tersebut, tim Pansus meninjau fasilitas pendidikan di SMA Negeri 1 Malinau.
Robenson menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian lebih agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
Menurutnya, kondisi beberapa bangunan sekolah dinilai membutuhkan peningkatan agar lebih representatif dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Ia berharap Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan perbaikan maupun pembangunan fasilitas baru untuk menunjang kualitas pendidikan di daerah.
“Harapannya, perhatian terhadap peningkatan sarana pendidikan dapat menjadi prioritas, termasuk pembangunan gedung yang lebih layak dan representatif sebagai tempat belajar mengajar,” kata Robenson kepada MataKaltara.com, Kamis (23/04/2026).
Selain SMA Negeri 1, tim Pansus juga meninjau Sekolah Luar Biasa (SLB) Malinau.Pada lokasi tersebut, perhatian tertuju pada fasilitas selasar atau pelindung panas di area tengah sekolah yang dinilai belum memadai.
Robenson menilai keberadaan fasilitas penunjang tersebut sangat penting untuk mendukung kenyamanan dan keamanan aktivitas siswa.
“Fasilitas pelindung panas di area sekolah perlu ditingkatkan agar aktivitas siswa dapat berlangsung dengan lebih nyaman,” ujarnya.
Tidak hanya sektor pendidikan, peninjauan juga dilakukan pada sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Malinau.
Di antaranya pembangunan jalan tembus Gang Ambo dan Gang Tenguyun, serta proyek drainase di Gang Lunuk.
Monitoring ini bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Robenson menegaskan, kegiatan monitoring lapangan merupakan bagian dari tugas DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan ke depan,” pungkasnya.
