DPRD Kaltara

Perahu di Bawah 10 GT Dikecualikan dari Pajak, Nasir Minta Sosialisasi Diperjelas

×

Perahu di Bawah 10 GT Dikecualikan dari Pajak, Nasir Minta Sosialisasi Diperjelas

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Masyarakat pesisir Kalimantan Utara (Kaltara) perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan pajak kendaraan bermotor di atas air. Pasalnya, regulasi daerah telah mengatur pengecualian terhadap kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).

Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami batasan kendaraan yang menjadi objek pajak.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e.

Dengan adanya ketentuan pengecualian tersebut, kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 GT tidak termasuk objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, sosialisasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan aturan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa penentuan objek pajak tidak cukup hanya melihat profesi pemilik kendaraan. Penetapannya harus mengacu pada ukuran, jenis kendaraan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

“Bapenda harus memastikan petugas memahami regulasi secara menyeluruh sebelum melakukan pendataan maupun pelayanan perpajakan,” pungkasnya.

Nasir berharap informasi mengenai objek dan pengecualian pajak dapat disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kewajiban perpajakannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page