DPRD Kaltara

Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Selangkah Lagi Disahkan

×

Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Selangkah Lagi Disahkan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) semakin dekat menuju tahap persetujuan bersama.

Kepastian tersebut menyusul diterbitkannya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Ranperda yang saat ini tengah dibahas DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan terbitnya hasil fasilitasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian regulasi yang diharapkan mampu memperkuat sektor koperasi dan usaha kecil di daerah.

“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, setelah hasil fasilitasi diterima, Pansus II akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sebelum Ranperda dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya.

Nasir berharap proses penyelesaian regulasi tersebut tidak mengalami kendala sehingga target persetujuan bersama dapat tercapai sesuai jadwal.

“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” ujarnya.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, Ranperda tersebut akan menjadi salah satu regulasi penting dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan koperasi dan usaha kecil.

DPRD Kaltara berharap regulasi ini nantinya tidak berhenti sebagai produk hukum semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page