Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Perbaikan kerusakan badan Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan diharapkan dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Percepatan pekerjaan dinilai penting agar kerusakan jalan tidak terus mengganggu mobilitas dan keselamatan pengguna jalan.
Harapan tersebut disampaikan anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, setelah menyoroti tindak lanjut penanganan kerusakan ruas Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan.
Jufri mengatakan, penanganan jalan tersebut mulai ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah penting mengingat penanganan infrastruktur harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.
Dia menyebut, panjang ruas jalan yang menjadi sasaran penanganan sekitar 200 meter. Dengan panjang tersebut, dia berharap pekerjaan dapat dipercepat dan tidak berlarut-larut.
“Saya berharap sebelum Natal pekerjaan itu sudah rampung. Panjang ruas yang ditangani sekitar 200 meter, sehingga pengerjaannya harus bisa dipercepat dan jangan sampai memakan waktu terlalu lama,” kata Jufri kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kaltara itu menilai, kondisi jalan yang mengalami kerusakan perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan lebih besar, terutama ketika intensitas aktivitas masyarakat meningkat menjelang libur akhir tahun.
Dia berharap instansi terkait memberikan perhatian terhadap proses pengerjaan, termasuk memastikan kualitas hasil perbaikan sehingga jalan dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, dalam reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Tarakan, Jufri juga menerima berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur permukiman.
Warga menyampaikan kebutuhan semenisasi jalan lingkungan, perbaikan akses jalan yang masih berupa tanah, pembangunan drainase, hingga penanganan sistem penyaringan air di kawasan permukiman dengan kontur tanah miring.
Jufri menjelaskan, tidak seluruh usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan Pemprov Kaltara terhadap jalan di Tarakan hanya mencakup sejumlah ruas tertentu, di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Karena itu, dia menegaskan pentingnya pemetaan aspirasi berdasarkan kewenangan pemerintah agar setiap usulan dapat diteruskan kepada instansi yang tepat.
“Sekarang setiap program harus jelas kewenangannya. Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa aspirasi boleh disampaikan dan dititipkan kepada kami, tetapi harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Jadi, tidak bisa lagi program dijalankan di luar kewenangan,” jelasnya.
Jufri berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota terus diperkuat sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani sesuai tanggung jawab masing-masing.












