DPRD Kaltara

Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Atur Akses Modal hingga Perlindungan Hukum

×

Ranperda Koperasi dan UMKM Kaltara Atur Akses Modal hingga Perlindungan Hukum

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Persoalan akses permodalan, legalitas usaha hingga perlindungan hukum menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Regulasi yang tengah dimatangkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltara tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan koperasi dan pelaku usaha kecil agar mampu berkembang serta meningkatkan daya saing.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menjelaskan terdapat sejumlah materi penting yang diatur dalam Ranperda tersebut, baik untuk pengembangan koperasi maupun pemberdayaan usaha kecil.

Untuk koperasi, pengaturan mencakup kemudahan perizinan berusaha dan akses permodalan. Selain itu, pemerintah daerah juga diarahkan memberikan pembinaan serta pendampingan dalam proses pembentukan koperasi.

Fasilitasi pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota juga menjadi bagian dari materi yang diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Sementara bagi pelaku usaha kecil, dukungan yang disiapkan mencakup pendampingan pengurusan legalitas usaha, peningkatan akses pembiayaan, bantuan permodalan, hingga penyediaan bahan baku.

Dukungan terhadap sarana dan prasarana produksi serta perlindungan melalui layanan bantuan dan pendampingan hukum juga masuk dalam substansi Ranperda.

Nasir menilai berbagai pengaturan tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki landasan kebijakan yang lebih jelas dalam membantu koperasi dan usaha kecil menghadapi berbagai tantangan usaha.

“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (22/11/2026).

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses pembiayaan, memperkuat kegiatan produksi, serta memberikan kepastian dalam menjalankan usaha.

Dengan dukungan kebijakan yang lebih terarah, koperasi dan usaha kecil di Kaltara diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Saat ini, Ranperda tersebut telah mendapatkan hasil fasilitasi Kemendagri dan akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan sebelum memasuki tahapan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page