Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR -Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Monitoring lapangan dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, Hamka, dan Herman dengan meninjau langsung sejumlah proyek strategis, Selasa (14/04/2026).
Agenda diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Pansus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Infrastruktur penunjang kelembagaan dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pembangunan infrastruktur seperti akses jalan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut efektivitas pelayanan dan aktivitas pemerintahan. Karena itu kualitas pekerjaan harus benar-benar terjaga,” kata Alimuddin kepada MataKaltara.com, Selasa (14/04/2026).
Ia menambahkan, pengawasan langsung di lapangan menjadi langkah penting agar laporan yang disampaikan dalam LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Selanjutnya, rombongan Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Pansus menekankan bahwa kesiapan lahan merupakan tahapan krusial yang menentukan keberlanjutan pembangunan fisik pada tahap berikutnya.
Hamka menilai, kesiapan lahan harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan kendala pada tahap konstruksi.
“Sering kali hambatan pembangunan muncul karena persoalan lahan. Karena itu, tahap awal seperti pematangan lahan harus dipastikan benar-benar siap sebelum pembangunan dilanjutkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi antar perangkat daerah.
Menurutnya, sinergi antar instansi menjadi kunci agar proyek dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu.
Sementara itu, Herman menegaskan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjaga akuntabilitas pembangunan daerah.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap hasil monitoring ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami ingin pembangunan di Kaltara berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
