Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Warga Desa Tetagas dan sekitarnya di Kecamatan Lumbis Hulu, Nunukan, Kalimantan Utara, merasa resah setelah pernyataan Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman, yang menyebut tiga desa di wilayah mereka kini masuk ke Malaysia.
Kepala Desa Tetagas, Kalvianus, menegaskan bahwa klaim tersebut hanya menyangkut sebagian kecil wilayah Desa Kabungalor, sementara desa lainnya tetap menjadi bagian Indonesia.
“Desa kami kecil, hanya 18 kepala keluarga, mayoritas petani. Tidak mungkin seluruh desa kami pindah ke Malaysia. Tanah leluhur kami bukan barang mainan,” kata Kalvianus kepada MataKaltara.com, jumat (23/01/2026).
Kalvianus mengungkapkan bahwa warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan soal pergeseran wilayah.
“Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba desa kami disebut masuk Malaysia. Bahkan tahun 2023 ada tim dari Direktorat Topografi Angkatan Darat datang untuk pasang patok referensi, tapi tidak ada tindak lanjut. Kami merasa diabaikan,” ujar Kalvianus.
Pengalaman warga semakin memanas ketika pada Agustus 2023 helikopter Tentara Malaysia mendarat di Desa Tetagas.
Kalvianus yang pensiunan Polri berpangkat AKP, menceritakan dirinya bersama istri sempat mencoba mendekati lokasi pendaratan dengan ketinting hingga karam di hulu.
“Personel Askar Malaysia lari ke hutan. Hanya petugas BNPP Malaysia yang kami temui, katanya hanya survei. Tapi mengapa TNI seakan membiarkan?” ungkapnya.
Warga khawatir lahan pertanian dan perkebunan yang sudah dimiliki turun-temurun akan terdampak klaim wilayah Malaysia.
Kalvianus menegaskan, masyarakat menolak kompensasi dari pemerintah dan akan mempertahankan hak mereka.
“Slogan ‘NKRI Harga Mati’ seharusnya bukan hanya kata-kata. Sejengkal tanah pun akan kami pertahankan,” tegasnya.
Persoalan ini memicu pertanyaan mengenai koordinasi pemerintah pusat dan aparat militer dalam menjaga wilayah perbatasan.
Banyak warga berharap kejelasan hukum dan perlindungan hak mereka, agar tidak ada lagi kebingungan soal kedaulatan dan batas wilayah.
Isu tiga desa yang disebut bergeser ke Malaysia ini juga menjadi sorotan DPR dan masyarakat luas, karena menyentuh masalah hak rakyat, sejarah perbatasan, dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia.
