Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, Kamis (16/07/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Nunukan.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum masing-masing atas nota penjelasan Bupati Nunukan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Said Hasan, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, prestasi administrasi tersebut harus diiringi dengan peningkatan manfaat anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi capaian WTP yang menunjukkan semakin baiknya tata kelola keuangan daerah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana APBD mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Said kepada MataKaltara.com, Jumat (17/07/2026).
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang berhasil melampaui target hingga 114,72 persen.
Pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi pendapatan dengan tetap mengedepankan pelayanan publik dan tata kelola yang transparan.
Di sisi belanja, Fraksi PKS menilai masih terdapat ruang evaluasi. Realisasi belanja daerah yang berada pada angka 87,17 persen dan belanja modal sebesar 74,94 persen dinilai perlu menjadi bahan perbaikan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memperkuat evaluasi terhadap tahapan perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pelaksanaan proyek agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan dan manfaatnya lebih maksimal.
“Keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran, Fraksi PKS turut menyoroti sektor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan agar kewajiban perusahaan dapat dipenuhi serta potensi konflik dengan masyarakat, terutama masyarakat adat, dapat dicegah.
Fraksi PKS juga mendorong percepatan penetapan batas wilayah desa dan kecamatan sebagai upaya memperkuat kepastian administrasi pemerintahan, mendukung perencanaan pembangunan, serta mengantisipasi konflik wilayah.
Sebagai kabupaten perbatasan, Nunukan dinilai membutuhkan strategi pembangunan yang lebih merata. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menjadikan evaluasi APBD 2025 sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran ke depan, terutama untuk memperkuat infrastruktur dasar di wilayah yang masih membutuhkan perhatian seperti Binusan, Sembakung, Kabudaya, Krayan, dan kawasan lainnya.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi PKS berharap seluruh masukan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Nunukan.
