Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Nunukan berlangsung dengan sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Rabu (14/07/2026), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, anggota DPRD menyoroti sejumlah persoalan mulai dari serapan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga kinerja perangkat daerah.
Ketujuh fraksi DPRD Nunukan pada prinsipnya menerima pembahasan Raperda untuk dilanjutkan. Namun, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan penjelasan dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan APBD.
Fraksi PKS Said Hasan, menyoroti realisasi belanja daerah yang belum maksimal meskipun capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target.
“Keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan dasar, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Said kepada MataKaltara.com, Jumat (17/07/2026).
Fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek serta meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit guna mencegah munculnya konflik dengan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Hanura Ustania mempertanyakan belum tercapainya target pendapatan daerah serta besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai sekitar Rp259 miliar.
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci penyebab adanya Silpa serta bagaimana rencana pemanfaatannya agar anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Hanura juga meminta penjelasan terkait utang pekerjaan kepada pihak ketiga, kinerja BUMD, pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, hingga pengoperasian PLBN Nunukan yang belum berjalan optimal.
Dari Fraksi Demokrat Ramsah, sorotan utama diarahkan pada ketimpangan pembangunan wilayah perbatasan. Fraksi tersebut menilai pembangunan di wilayah Krayan, Lumbis Raya, Sembakung Raya, dan sebagian wilayah Sebatik masih membutuhkan perhatian lebih besar.
“Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan memiliki tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Kebijakan pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat perbatasan, bukan hanya memenuhi target administratif,” jelasnya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah mempercepat proses pengadaan agar keterlambatan lelang tidak kembali menghambat pelaksanaan pembangunan.
Kritik lebih tajam disampaikan Fraksi NasDem terkait rendahnya Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nunukan yang hanya mencapai skor 0,16.
Menurut Fraksi NasDem Andi Fajrul Syam, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan tata kelola administrasi pemerintahan.
“Tidak dilaksanakannya penginputan data inovasi daerah merupakan bentuk kelalaian administratif yang tidak dapat ditoleransi. Rendahnya skor inovasi juga memberikan persepsi negatif terhadap kinerja birokrasi daerah,” ucapnya.
Selain persoalan inovasi daerah, NasDem juga menyoroti pelayanan dasar, mulai dari persoalan lahan sekolah, rehabilitasi sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik.
Fraksi Gerindra turut memberikan sejumlah catatan terhadap sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan RSUD, dan kinerja BUMD.
Fraksi Gerindra Siti Musdalifah, menilai sejumlah persoalan pelayanan kesehatan masih perlu segera dibenahi, termasuk pelayanan pasien BPJS, ketersediaan obat, dan manajemen rumah sakit.
“Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Jika terdapat unit pelayanan yang belum mampu memberikan layanan maksimal, maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh,” tuturnya.
Pada sektor BUMD, Fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap badan usaha daerah yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui Andre Pratama, memberikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, capaian tersebut dinilai harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 74,94 persen.
Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) melalui Donald, juga menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Capaian pengelolaan keuangan daerah harus diwujudkan dalam peningkatan pembangunan, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Fraksi KKN juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Lumbis serta memperhatikan kekurangan tenaga pendidik di wilayah terpencil.
Secara umum, rapat paripurna berjalan aman dan kondusif. Namun, dinamika pembahasan menunjukkan DPRD Nunukan semakin menekankan aspek manfaat nyata dari penggunaan APBD, bukan hanya sekadar pencapaian administrasi keuangan.
Berbagai isu seperti rendahnya serapan belanja modal, besarnya Silpa, kualitas pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta optimalisasi PAD diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan.
