Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi Kaltara segera menyelesaikan seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, tindak lanjut yang cepat dan tepat akan menjadi indikator kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap catatan yang diberikan BPK harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun karena hal itu dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Minggu (14/06/2026).
Meski demikian, Achmad Djufrie tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kaltara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang sesuai standar dan regulasi.
“Pencapaian WTP tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Utara. Ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah berjalan baik dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah merasa puas dan mengabaikan berbagai catatan yang masih ditemukan dalam proses audit.
Justru, lanjutnya, rekomendasi yang diberikan BPK harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Politisi tersebut menilai rekomendasi BPK merupakan instrumen penting dalam mendorong perbaikan sistem administrasi dan pengawasan keuangan daerah.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah agar setiap tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
DPRD Kaltara, lanjut Achmad Djufrie, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi hasil audit benar-benar ditindaklanjuti.
Ia berharap tidak ada lagi temuan yang berulang pada pemeriksaan berikutnya sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat.
“Kami ingin seluruh OPD menjadikan hasil audit sebagai bahan introspeksi dan perbaikan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan tata kelola pemerintahan semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
