Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sejumlah persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Kalimantan Utara dibawa langsung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional melalui kegiatan Hari Aspirasi PKS yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/06/2026).
Momentum tersebut dimanfaatkan jajaran DPRD Kaltara untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah perbatasan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan sektor kelautan, serta pemerataan infrastruktur digital di wilayah terpencil dan kepulauan.
Rombongan DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Muhammad Nasir, Ladullah, Moh. Nafis, dan Komarudin.
Aspirasi yang dibawa diterima oleh anggota Fraksi PKS DPR RI, Alifudin.
Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir menegaskan bahwa sektor perikanan dan kelautan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak wilayah pesisir Kalimantan Utara.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan agar program-program yang menyentuh nelayan dapat terus diperkuat.
Menurutnya, program Kampung Nelayan yang selama ini berjalan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, masih banyak kawasan yang membutuhkan program serupa sehingga perlu dilakukan perluasan cakupan.
“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat pesisir di Kaltara. Banyak nelayan yang membutuhkan dukungan sarana, infrastruktur, serta program pemberdayaan agar produktivitas dan pendapatan mereka semakin meningkat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Kamis (11/06/2026).
Selain sektor perikanan tangkap, Nasir juga menyoroti potensi besar komoditas rumput laut yang selama ini menjadi salah satu andalan masyarakat pesisir.
Ia menilai Kalimantan Utara memiliki peluang besar menjadi pusat produksi rumput laut nasional apabila didukung dengan industri pengolahan yang memadai.
Selama ini, sebagian besar hasil panen rumput laut masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku.
Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi yang dinikmati petani belum maksimal karena proses pengolahan dan nilai tambah justru dinikmati daerah lain.
“Potensinya sangat besar, tetapi manfaat ekonominya belum optimal. Kami ingin ada dukungan kebijakan dan investasi sehingga industri pengolahan rumput laut bisa berkembang di Kalimantan Utara. Dengan begitu, lapangan kerja bertambah dan nilai tambah produk tetap berada di daerah,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan sektor pesisir juga disampaikan anggota DPRD lainnya yang menilai pembangunan wilayah perbatasan harus diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Di sisi lain, persoalan konektivitas digital juga menjadi perhatian serius DPRD Kaltara.
Muddain bersama sejumlah anggota dewan lainnya menyoroti masih adanya desa-desa dan wilayah kepulauan yang belum menikmati layanan internet dan telekomunikasi secara optimal.
Menurut mereka, akses digital saat ini bukan lagi kebutuhan pelengkap, melainkan bagian penting dari pembangunan.
Keterbatasan jaringan berdampak langsung pada sektor pendidikan, pelayanan publik, ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat.
“Masih ada daerah yang mengalami kesulitan akses internet. Padahal transformasi digital sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena itu kami meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan kepulauan,” ungkapnya.
Selain menyampaikan usulan program pembangunan, DPRD Kaltara juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih luas terkait sejumlah isu nasional yang menjadi perhatian masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat mengenai berbagai kebijakan yang berkembang di tingkat nasional.
Muddain menegaskan bahwa sebagai provinsi termuda sekaligus wilayah perbatasan Indonesia, Kalimantan Utara memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain.
Karena itu, komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
“Kami hadir membawa suara masyarakat Kalimantan Utara. Harapan kami, berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga pembangunan di daerah perbatasan semakin merata dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkasnya.
