DPRD Kaltara

Arahan KPK dan BPK, Penggunaan APBD Kaltara Harus Lebih Tertib

×

Arahan KPK dan BPK, Penggunaan APBD Kaltara Harus Lebih Tertib

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, TARAKAN – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) harus semakin memperhatikan ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan daerah. Setiap program yang diusulkan perlu memiliki dasar yang jelas agar penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan adanya penyesuaian dalam mekanisme penganggaran yang mengacu pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Rumah Makan Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

Syamsuddin menjelaskan, arahan kedua lembaga tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD, terutama terkait ketertiban penggunaan anggaran dan kesesuaian program dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penganggaran tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan yang dapat dilaksanakan. Setiap program harus melalui mekanisme yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebijakan ini berdasarkan anjuran KPK dan BPK. Jadi, APBD provinsi dengan keterbatasan anggarannya harus direalisasikan secara ketat sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada,” kata Syamsuddin kepada MataKaltara.com, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, proses pengusulan hingga realisasi kegiatan harus memperhatikan aturan yang menjadi pedoman pemerintah daerah. DPRD juga perlu menyesuaikan mekanisme perjuangan aspirasi agar tidak keluar dari ketentuan penganggaran.

Syamsuddin menegaskan, penggunaan APBD harus dilakukan secara tertib dan terukur. Dengan mekanisme tersebut, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah memiliki landasan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Ia berharap pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan APBD semakin baik, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta menghindari persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page