DPRD Kaltara

Nasir Ingatkan Pemprov dan Pemkab Jangan Saling Lempar Aspirasi Infrastruktur

×

Nasir Ingatkan Pemprov dan Pemkab Jangan Saling Lempar Aspirasi Infrastruktur

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu persoalan yang disoroti Anggota DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, saat melaksanakan reses di Kelurahan Nunukan Timur.

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah peserta menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan masing-masing. Namun, muncul pula kekecewaan karena tidak semua usulan dapat langsung diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi.

Nasir memahami bahwa masyarakat tidak selalu mengetahui batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Bagi warga, kebutuhan infrastruktur merupakan persoalan yang harus diselesaikan tanpa harus terlebih dahulu memahami pembagian urusan pemerintahan.

“Masyarakat sering tidak memahami apakah jalan yang mereka gunakan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu dibutuhkan dan harus diperbaiki. Di sinilah pemerintah harus membangun koordinasi yang baik agar kebutuhan rakyat tidak terabaikan hanya karena persoalan pembagian kewenangan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap usulan pembangunan harus ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Meski demikian, aturan tersebut tidak seharusnya membuat komunikasi antarpemerintah terputus.

Nasir meminta pemerintah provinsi dan kabupaten membangun koordinasi ketika menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan lintas kewenangan.

“Kalau itu kewenangan provinsi, kita perjuangkan di provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, kita dorong dan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Intinya, jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti hanya karena persoalan kewenangan,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi menjadi penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab menangani usulan pembangunan.

Ia juga menekankan bahwa aspirasi yang tidak dapat ditangani melalui kewenangan provinsi tetap perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme komunikasi antarlembaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page