DPRD Kaltara

Nasir Minta Pelaku UMKM Tak Dipersulit Urus Bantuan

×

Nasir Minta Pelaku UMKM Tak Dipersulit Urus Bantuan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Fidelis | Editor: Castro

MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, meminta pemerintah mempermudah akses bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai masyarakat yang memiliki kemauan mengembangkan usaha seharusnya mendapatkan pelayanan dan pendampingan, bukan justru dihadapkan pada kesulitan prosedur administrasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga saat Nasir menggelar reses titik kedua di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan dan dihadiri sekitar 90 peserta itu, masyarakat mengeluhkan masih terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme pengajuan bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah persyaratan pembentukan kelompok usaha serta penyusunan proposal. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kesulitan mengakses program bantuan yang tersedia.

Nasir meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi koperasi dan UMKM, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan, lebih aktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi. Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, pemerintah perlu mengubah pola pelayanan yang selama ini cenderung menunggu masyarakat mengajukan permohonan.

Dinas terkait diharapkan turun langsung ke kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai program bantuan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima.

Pendampingan juga diperlukan agar pelaku usaha memahami tahapan pengajuan bantuan, mulai dari pembentukan kelompok usaha hingga penyusunan dokumen administrasi.

“Banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat berusaha. Ada yang ingin mengembangkan usaha makanan, perdagangan kecil, berbagai keterampilan, hingga usaha produktif lainnya. Tetapi ketika harus membentuk kelompok, menyiapkan administrasi, dan menyusun proposal, mereka sering mengalami kesulitan,” jelasnya.

Nasir menilai persoalan administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Apalagi, tidak semua pelaku UMKM memiliki pengalaman berhadapan dengan prosedur pemerintahan.

Karena itu, ia mendorong dinas terkait menyediakan pendampingan yang mudah dijangkau masyarakat. Petugas dapat membantu menjelaskan persyaratan sekaligus memberikan arahan agar pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan program.

Ia juga berharap pemerintah melakukan pendataan langsung terhadap pelaku usaha di wilayah kelurahan sehingga kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara lebih terarah.

Dengan pola pelayanan tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai bantuan, tetapi juga memperoleh arahan mengenai langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan usahanya.

Nasir menegaskan, kemudahan pelayanan menjadi salah satu hal penting dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil. Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang memiliki potensi dan kemauan berusaha tidak kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan pemahaman administrasi.

Aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar pelayanan pemberdayaan UMKM semakin mudah dijangkau masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page