Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Rencana optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di atas air harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat kecil. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah justru menambah beban nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menyikapi penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA).
Menurut Nasir, karakteristik masyarakat pesisir Kaltara perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Di wilayah seperti Nunukan dan Tarakan, banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari perikanan tangkap maupun budidaya rumput laut.
Dalam menjalankan aktivitasnya, sebagian masyarakat menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, memelihara bentangan hingga membawa hasil panen.
Kendaraan air tersebut merupakan sarana mencari nafkah, bukan semata-mata fasilitas untuk menjalankan usaha komersial berskala besar.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat kecil tidak merasa terbebani oleh kewajiban yang sebenarnya tidak berlaku terhadap kendaraan air yang masuk kategori pengecualian.
Nasir menegaskan, peningkatan pendapatan daerah harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Ia meminta agar kepentingan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan di wilayah perairan Kaltara.












