Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Tekanan kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengawal penyusunan anggaran tahun 2027. Di tengah keterbatasan ruang belanja, pemerintah provinsi diminta tidak mengorbankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengingatkan Pemprov Kaltara agar lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut pemerintah berani menetapkan skala prioritas, sehingga program penting tetap mendapatkan dukungan pendanaan.
Nasir menilai, penyusunan anggaran tidak boleh hanya mengejar banyaknya kegiatan. Setiap program harus memiliki urgensi, manfaat yang jelas, serta dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan mana yang paling mendesak. Jangan sampai program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat justru terabaikan karena anggaran tidak disusun berdasarkan skala prioritas,” kata Nasir kepada MataKaltra.com, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian dalam kebijakan belanja daerah. Ketiga sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses dasar.
Nasir juga mengingatkan agar tekanan fiskal tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas belanja, memilah kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, serta menghindari pengeluaran yang tidak memberikan hasil optimal.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah semakin disiplin dalam mengelola keuangan daerah. Program yang memiliki manfaat besar harus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan kegiatan yang urgensinya masih dapat ditunda.
“Jangan hanya bagus dalam perencanaan, tetapi pelaksanaannya juga harus benar-benar dikawal. Kami ingin setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti perencanaan, Nasir turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Anggaran yang telah dialokasikan harus direalisasikan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan dari rencana pembangunan.
DPRD Kaltara, lanjut Nasir, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan anggaran Pemprov Kaltara tetap berada pada jalur yang telah disepakati. Sinergi antara legislatif dan eksekutif juga diperlukan agar keterbatasan keuangan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.
“Yang terpenting, jangan sampai keterbatasan anggaran membuat pembangunan kehilangan arah. Program prioritas harus tetap dikawal agar pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah terus berjalan,” pungkasnya.
