Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kebutuhan pembangunan jembatan penghubung kawasan Kampung Arab dan Hulu Pindru menjadi salah satu aspirasi yang disuarakan masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kabupaten Bulungan.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, saat melaksanakan Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, Sabtu (14/11/2026).
Selain jembatan, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perbaikan. Persoalan akses tersebut menjadi perhatian karena infrastruktur yang memadai sangat menentukan kelancaran mobilitas masyarakat.
Kebutuhan jembatan penghubung Kampung Arab-Hulu Pindru menjadi salah satu poin penting dalam aspirasi warga. Konektivitas antarkawasan dinilai perlu diperkuat agar aktivitas masyarakat tidak terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.
Achmad Djufrie mengatakan, peningkatan akses jalan dan pembangunan jembatan termasuk aspirasi yang banyak mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
”Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Minggu (15/11/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Akses yang baik akan mempermudah mobilitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
”Infrastruktur yang memadai akan membuka akses, memperlancar aktivitas, menghubungkan wilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan usulan pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan dicatat dan diperjuangkan melalui fungsi serta kewenangan DPRD.
Achmad Djufrie juga menekankan pentingnya mengawal kebutuhan masyarakat agar dapat dipertimbangkan dalam agenda pembangunan daerah.
”Bagi saya, setiap aspirasi bukan sekadar catatan dalam pertemuan. Ada harapan masyarakat yang harus diperhatikan dan diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
