Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Reses tidak boleh hanya menjadi agenda rutin untuk menampung keluhan masyarakat. Wakil rakyat juga harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pekerjaan dan perjuangan yang telah dilakukan selama menjalankan amanah di lembaga legislatif.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir, Nasir tidak hanya membuka ruang dialog untuk menerima usulan pembangunan, tetapi juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memaparkan kegiatan dan hasil perjuangan yang telah dilakukan selama menjadi anggota DPRD Kaltara.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan wakil rakyat yang mereka percayakan untuk memperjuangkan kepentingannya.
Nasir mengatakan, perjuangan sebuah aspirasi tidak selesai ketika usulan disampaikan dalam forum reses. Ada tahapan panjang yang harus dilalui sebelum sebuah program dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Proses tersebut meliputi administrasi, verifikasi, pembahasan, penentuan skala prioritas hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan karena setiap program harus melalui mekanisme pemerintahan dan mempertimbangkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Terlebih, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Nasir menilai komunikasi terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat sangat penting. Warga perlu mengetahui bahwa setiap usulan memiliki proses yang harus dikawal secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan memperjuangkan program pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil kerja satu orang.
Menurutnya, realisasi program membutuhkan kerja sama antara anggota DPRD, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Setiap keberhasilan memperjuangkan kebutuhan masyarakat merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Yang terpenting, bagaimana aspirasi itu bisa dikawal sampai memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Nasir berharap masyarakat tidak hanya hadir ketika menyampaikan kebutuhan, tetapi juga terus mengikuti perkembangan berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Ia berkomitmen menjaga komunikasi dengan konstituen agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan DPRD.
Reses di Selisun menjadi titik pertama dari lima lokasi pertemuan yang direncanakan Nasir di Kabupaten Nunukan.
Melalui agenda tersebut, ia ingin memperkuat hubungan komunikasi sekaligus menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sebagai wakil rakyat.
