Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan 2026 menjadi perhatian DPRD Nunukan.
Dewan meminta anggaran yang diberikan kepada organisasi kepemudaan dan olahraga benar-benar menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPRD Nunukan bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Nunukan serta empat organisasi penerima hibah di Ruang Rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Rabu (12/08/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan dana hibah yang telah dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2026.
Dalam rapat, masing-masing penerima hibah diminta menyampaikan perkembangan program sekaligus realisasi penggunaan anggaran.
DPRD tidak hanya melihat besaran dana yang telah dicairkan, tetapi juga ingin mengetahui hasil dari program yang dilaksanakan.
Andi Fajrul Syam mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran daerah digunakan sesuai peruntukan dan memberikan hasil yang jelas.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penggunaan dana hibah tidak cukup hanya berdasarkan persentase penyerapan. Program yang dijalankan harus memiliki manfaat dan mampu menjangkau masyarakat.
“Yang ingin kita lihat bukan hanya realisasinya, tetapi efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” kata Andi Fajrul kepada MataKaltara.com, Sabtu (15/08/2026).
Dalam kesempatan itu, Disbudporapar Nunukan memaparkan realisasi anggaran hingga triwulan kedua 2026. Dari total pagu Rp19.862.761.057, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp8.189.935.053 atau sekitar 41,23 persen.
Anggaran tersebut tersebar dalam 11 program dan 23 kegiatan yang berada di bawah Disbudporapar Nunukan.Sementara itu, empat lembaga penerima hibah juga menyampaikan laporan penggunaan anggaran masing-masing.
KORMI Nunukan tercatat menerima dana hibah sekitar Rp1,69 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp1,55 miliar telah dicairkan dan menyisakan kurang lebih Rp135,46 juta.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga masyarakat, termasuk pembinaan Induk Organisasi Olahraga (Inorga), sport festival dan kegiatan Minggu Bugar.
KORMI juga memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat. Salah satu cabang yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan adalah olahraga memanah.
Selain itu, dukungan pembinaan disiapkan bagi lebih dari 20 Inorga dengan anggaran sekitar Rp600 juta.DPRD Nunukan berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi.
Pengembangan olahraga masyarakat dinilai dapat menjadi sarana memperkuat aktivitas warga sekaligus mengenalkan potensi daerah.
Dari sektor kepemudaan, KNPI Nunukan memperoleh dana hibah sebesar Rp400 juta. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa realisasi anggaran telah mencapai sekitar 60 persen.
KNPI juga menyampaikan rencana memperluas kegiatan pembinaan pemuda hingga tingkat kecamatan. Untuk mendukung rencana tersebut, KNPI mengusulkan penambahan dana hibah menjadi Rp800 juta.
Namun, usulan tersebut masih harus melalui pembahasan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang mengatur pemberian dana hibah.
Sementara itu, KONI Nunukan memperoleh alokasi hibah sebesar Rp3,1 miliar. Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi II, realisasi belanja hibah tahap kedua tercatat sekitar Rp2,826 miliar.
DPRD meminta anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga di Nunukan. Pengelolaan dana juga diminta tetap mengikuti ketentuan serta peruntukan yang telah ditetapkan.
Berbeda dengan organisasi olahraga dan kepemudaan lainnya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan menyampaikan persoalan terkait kebutuhan sarana organisasi.
Pramuka Nunukan menerima hibah sebesar Rp700 juta. Namun, anggaran tersebut dinilai belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan program kerja yang telah direncanakan.
Salah satu kebutuhan yang kembali disampaikan adalah keberadaan sekretariat permanen. Hingga kini, Pramuka Nunukan belum memiliki gedung sekretariat tetap yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi dan pembinaan generasi muda.
Kebutuhan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD Nunukan ingin memastikan setiap rupiah dari dana hibah APBD memiliki manfaat yang jelas.
Program olahraga, kepemudaan, pembinaan atlet hingga kegiatan kepramukaan diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi.
Dewan mendorong agar penerima hibah mampu menunjukkan hasil program secara terukur sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Nunukan.
Evaluasi berkala juga dinilai penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi penerima hibah sekaligus mencari solusi bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan organisasi penerima dana.
Dengan pengawasan tersebut, dana hibah diharapkan tidak sekadar terserap sesuai target, tetapi benar-benar mampu mendorong aktivitas kepemudaan, olahraga masyarakat, peningkatan prestasi atlet serta pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Nunukan.
