Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, meminta pemerintah daerah tidak hanya menyikapi kenaikan harga BBM nonsubsidi, tetapi juga segera membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi nelayan dan pembudidaya rumput laut saat ini bukan sekadar harga BBM yang semakin mahal, melainkan juga sulitnya memperoleh kuota subsidi sesuai hak yang telah ditetapkan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Masyarakat menggantungkan hidup dari laut, sehingga ketersediaan BBM menjadi faktor utama agar mereka tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan,” kata Fajrul kepada MataKaltara.com, Jumat (26/06/2026).
Ia mengungkapkan, DPRD menerima laporan dari sejumlah nelayan di wilayah Sebatik yang mengaku hanya menerima sebagian kecil dari kuota BBM yang seharusnya diperoleh.
Padahal, kebutuhan bahan bakar menjadi penentu utama aktivitas melaut setiap hari.
Politisi Nasdem itu, menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah persoalannya berada pada keterbatasan kuota yang diberikan kepada Kabupaten Nunukan atau justru pada mekanisme pendataan dan penyaluran di lapangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.
Selain itu, Andi mengingatkan bahwa sektor perikanan dan budidaya rumput laut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Apabila akses terhadap BBM terus mengalami kendala, produktivitas nelayan dan petani rumput laut dikhawatirkan akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan keluarga mereka.
“Kami ingin ada langkah konkret melalui evaluasi kebutuhan BBM di seluruh wilayah Nunukan. Jangan sampai masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup justru kesulitan memperoleh BBM yang menjadi penunjang utama aktivitas mereka,” pungkasnya.
Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengusulkan penambahan kuota BBM apabila memang kebutuhan masyarakat terus meningkat, sehingga nelayan dan pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan dapat menjalankan usahanya tanpa dibayangi persoalan ketersediaan bahan bakar.
