Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara terus ditunjukkan jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam agenda silaturahim bersama anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Rahmawati, sejumlah aspirasi strategis masyarakat disampaikan untuk mendapat dukungan dan perhatian di tingkat pusat.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltara Muddain, anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir, Ladullah, Moh. Nafis, dan Komarudin.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus menjadi forum penyampaian berbagai kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di wilayah perbatasan.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyampaikan bahwa sinergi antara wakil rakyat di daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, salah satu aspirasi yang disampaikan adalah penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pengembangan usaha sektor energi.
DPRD Kaltara mendorong adanya kerja sama antara BUMD Migas Kaltara Jaya dengan Pertamina dalam pengelolaan Pertashop guna memperluas akses layanan bahan bakar sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Jika kerja sama ini terwujud, manfaatnya tidak hanya untuk peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung kebutuhan energi masyarakat dan operasional pemerintah,” kata Muddain kepada MataKaltara.com, Sabtu (13/06/2026).
Selain sektor energi, DPRD Kaltara juga membawa aspirasi terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir menilai pelaku UMKM di Kalimantan Utara, khususnya di wilayah perbatasan, membutuhkan dukungan nyata agar mampu bersaing dan berkembang.
Menurutnya, bantuan sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Dengan adanya dukungan sertifikasi halal, produk-produk lokal akan memiliki daya saing yang lebih baik dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Nasir menambahkan bahwa penguatan sektor UMKM juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltara Komarudin menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan.
Ia meminta adanya penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Kalimantan Utara, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurut Komarudin, masih banyak siswa di wilayah perbatasan yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan agar dapat terus melanjutkan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak di Kalimantan Utara, sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah karena alasan ekonomi,” jelasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rahmawati menyatakan siap menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan DPRD Kaltara merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kolaborasi antara DPR RI dan DPRD harus terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara maksimal. Aspirasi yang disampaikan hari ini sangat konstruktif dan sejalan dengan upaya membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
