Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Pembangunan jemuran rumput laut di kawasan Jalan Lingkar Nunukan, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, menuai keluhan dua pelaku usaha booth coffee.
Kedua pelaku usaha booth coffee bernama Ela dan Salmansyah mempersoalkan keberadaan konstruksi jemuran rumput laut yang dibangun sejak Agustus 2026 di kawasan perairan, tepat di hadapan area meja dan kursi pengunjung yang menghadap langsung ke laut.
Keberadaan konstruksi tersebut dikhawatirkan mengurangi daya tarik pemandangan pesisir, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan kenyamanan pelanggan.
Kuasa hukum kedua pelaku usaha, Febrianus Felis, S.H., C.Med., mempertanyakan belum adanya penyelesaian meskipun persoalan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah pihak.
“Kami sudah menempuh jalur persuasif, mulai dari kepolisian, Ketua RT, pemerintah kelurahan, dan Satpol PP. Namun, belum ada penyelesaian konkret. Sementara itu, pembangunan terus berlangsung dan rumput laut bahkan sudah mulai dijemur,” kata Felis kepada MataKaltara.com, Rabu (11/11/2026).
Felis menjelaskan, pada 29 Oktober 2026, dirinya mendampingi kedua klien mendatangi Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka Nunukan untuk menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) sekaligus memohon fasilitasi mediasi.
Pengaduan tersebut bertujuan mencegah potensi konflik antarpelaku usaha, bukan untuk menuduh pemilik jemuran melakukan tindak pidana.
Namun, menurut dia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyarankan agar persoalan terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Ketua RT dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Saran tersebut diikuti kedua kliennya dengan mendatangi Ketua RT 007. Saat itu, Ketua RT disebut menjanjikan tindak lanjut, tetapi hingga Rabu (11/11/2026) belum ada kepastian penyelesaian.
“Ketua RT juga sempat menyampaikan kepada klien saya bahwa sudah ada komitmen untuk tidak lagi membangun fondasi atau jemuran rumput laut baru di Jalan Lingkar. Kalau memang demikian, mengapa pembangunan baru masih berlangsung? Ini yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.
Karena belum memperoleh kepastian, Felis bersama kedua klien mendatangi Kantor Kelurahan Selisun untuk meminta fasilitasi mediasi.
Pihak kelurahan menyampaikan keterbatasan kewenangan melakukan penindakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edy, yang dihubungi Felis mengusulkan mediasi pada Senin atau Selasa pekan berikutnya.
“Kami menyetujui rencana mediasi itu, tetapi meminta agar ada kesepakatan penghentian sementara kegiatan. Faktanya, Rabu sore rumput laut justru sudah mulai dijemur,” ucapnya.
Soroti Pergub Kaltara tentang Pengelolaan Rumput Laut
Felis meminta Satpol PP Kabupaten Nunukan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara segera berkoordinasi untuk memeriksa legalitas serta kesesuaian lokasi pembangunan jemuran rumput laut tersebut.
Ia merujuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumput Laut.
Pasal 7 ayat (2) huruf a mengatur bahwa kegiatan penjemuran rumput laut harus dilakukan di tempat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan estetika.
Selain itu, Pasal 11 ayat (1) mewajibkan kegiatan pascapanen rumput laut menerapkan cara pengolahan yang baik serta memenuhi persyaratan standar sanitasi.
Sementara Pasal 15 ayat (2) huruf c mengatur tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
Ketentuan tersebut dinilai relevan untuk memastikan aktivitas penjemuran tidak mengabaikan kebersihan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang menjalankan usaha di sekitarnya.
Felis juga meminta DKP Kaltara memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang laut, termasuk status lokasi dan dokumen persetujuan yang diwajibkan berdasarkan jenis kegiatan tersebut.
“Aturannya sudah ada. Kami meminta pemerintah turun memeriksa apakah pembangunan dan aktivitas penjemuran tersebut sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan kewenangan membuat pemerintah saling menunggu, sementara masyarakat tidak memperoleh kepastian,” tuturnya.
Pengunjung Mulai Pertanyakan Jemuran
Sementara itu, Ela mengaku khawatir keberadaan jemuran rumput laut berdampak pada usaha yang telah dijalankannya sejak Juni 2023.
“Pengunjung datang untuk menikmati kopi dan pemandangan laut. Sekarang tepat di hadapan tempat duduk mereka ada jemuran rumput laut. Bahkan sudah ada pelanggan yang mempertanyakan keberadaan bangunan itu,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Salmansyah, yang menjalankan usahanya sejak Maret 2026.
“Kami tidak melarang orang lain mencari nafkah. Kami juga mencari nafkah di sini. Kami hanya berharap pemerintah memberikan solusi agar kegiatan usaha tidak saling mengganggu,” imbuhnya.
Felis menegaskan pihaknya tetap mengutamakan penyelesaian secara damai. Namun, pemerintah diminta segera memberikan kepastian mengenai pengawasan dan penataan aktivitas rumput laut di kawasan perairan tersebut.
“Jangan tunggu konflik antarmasyarakat terjadi baru pemerintah hadir. Kami sudah berupaya mencegahnya melalui pengaduan dan permintaan mediasi. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar koordinasi tanpa kepastian,” pungkasnya.
