Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah provinsi mempercepat sertifikasi seluruh aset daerah. Kejelasan dokumen kepemilikan dinilai menjadi langkah mendasar untuk mengamankan kekayaan pemerintah dari potensi sengketa hingga penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kaltara, Ladullah, saat membacakan laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Ladullah menegaskan, persoalan aset daerah tidak boleh hanya diselesaikan melalui pencatatan administrasi. Pemerintah juga harus memastikan setiap aset memiliki bukti kepemilikan dan dasar hukum yang kuat.
“Kepastian hukum terhadap aset daerah harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai barang milik pemerintah tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau dikuasai pihak yang tidak berhak,” kata Ladullah kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, ketidakjelasan status hukum aset dapat menjadi persoalan serius apabila tidak segera ditangani. Terlebih, aset pemerintah merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Karena itu, Pemprov Kaltara diminta tidak menunda proses penertiban administrasi dan sertifikasi aset. Inventarisasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan kesesuaian antara data pencatatan dengan kondisi serta status kepemilikan di lapangan.
Pansus I menilai pengamanan aset membutuhkan keseriusan pemerintah, mulai dari pembenahan dokumen, penataan administrasi hingga pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah.
Ladullah menjelaskan, pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ketentuan dari kementerian terkait.
Pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Pansus I juga melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri guna menyempurnakan substansi aturan.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut.
Meski demikian, Ladullah menekankan, pembaruan regulasi tidak boleh berhenti pada pengesahan aturan. Pemerintah harus menerjemahkannya melalui tindakan nyata, terutama mempercepat penyelesaian legalitas aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap.
“Dengan sertifikasi dan administrasi yang tertib, aset pemerintah provinsi memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat serta terhindar dari persoalan yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” pungkasnya.












