Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun untuk pembangunan konektivitas jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan serius pemerintah pusat.
Besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan anggaran dari pusat menjadi faktor penting agar pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perbatasan dapat direalisasikan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan pihaknya terus mendorong pemerintah pusat memenuhi komitmen pembiayaan pembangunan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah menunjukkan skala pembangunan yang tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan konektivitas perbatasan ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Kami akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan tersebut,” kata Djufrie kepada MataKaltara.com, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, perjuangan mendapatkan perhatian pemerintah pusat telah dilakukan melalui berbagai pertemuan dengan kementerian terkait. DPRD bersama pemerintah daerah juga terus menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat.
Achmad berharap besarnya kebutuhan anggaran tersebut segera diikuti kepastian pendanaan. Tanpa kejelasan alokasi dan tahapan pembiayaan, rencana pembangunan berpotensi kembali tertahan meskipun kebutuhan di lapangan sudah mendesak.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut rencana tersebut, termasuk bagaimana dukungan anggaran akan disiapkan untuk merealisasikan pembangunan.
DPRD Kaltara memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut agar kebutuhan pembiayaan tidak berhenti sebatas perencanaan.
“Sejauh ini belum jalan. Kita berharap ini dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.












