Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Namun, capaian tersebut dinilai harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa opini WTP merupakan indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi bukan tujuan akhir yang harus dikejar pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Meski demikian, masyarakat juga berhak merasakan dampak nyata dari pengelolaan anggaran yang dinilai baik tersebut.
“Prestasi ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola itu benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Selasa (09/06/2026).
Nasir mengatakan, keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor strategis.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan maupun perbatasan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya melihat capaian opini keuangan, tetapi juga menilai hasil pembangunan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan sudah berada pada jalur yang benar. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya adalah ketika pelayanan publik semakin baik, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar semakin mudah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu juga mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK tetap memuat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Ia menilai setiap catatan yang diberikan auditor negara harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara maksimal agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat dan potensi permasalahan yang sama tidak terulang pada tahun berikutnya,” tuturnya.
Nasir berharap seluruh perangkat daerah tidak menjadikan opini WTP sebagai capaian seremonial semata.
Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus mampu menghasilkan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika tata kelola keuangan yang baik disertai pelayanan publik yang berkualitas, maka manfaat pembangunan akan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya.
