Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, menyelesaikan agenda resesnya di sejumlah wilayah Kabupaten Nunukan dengan menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kegiatan reses yang berlangsung selama sepekan itu digelar di lima lokasi berbeda, yakni Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Nunukan Utara, Jalan Angkasa Nunukan Timur, serta wilayah Sei Bilal di Kelurahan Nunukan Barat.
Dalam setiap pertemuan, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan listrik, air bersih, hingga dukungan terhadap sektor ekonomi masyarakat.
Sejumlah warga di daerah pemukiman dan perbatasan mengeluhkan masih terbatasnya akses listrik dan berharap adanya bantuan pemasangan listrik baru maupun program listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, kondisi jalan lingkungan dan jalan usaha tani juga menjadi perhatian utama warga karena dinilai mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Tak sedikit masyarakat yang berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kebutuhan air bersih, khususnya di wilayah yang masih mengalami kesulitan distribusi air saat musim kemarau.
Di bidang ekonomi, pelaku UMKM meminta adanya dukungan nyata berupa bantuan modal, pelatihan usaha, hingga bantuan peralatan produksi agar usaha kecil masyarakat dapat berkembang dan memiliki daya saing.
Aspirasi dari kalangan nelayan dan petani rumput laut juga turut mencuat dalam dialog bersama warga.
Mereka berharap adanya perhatian terhadap harga jual hasil panen, bantuan bibit berkualitas, hingga akses pemasaran agar hasil produksi masyarakat pesisir lebih stabil.
Muhammad Nasir mengatakan kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota dewan untuk mengetahui langsung kondisi masyarakat di lapangan.
“Banyak persoalan yang disampaikan masyarakat dan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan. Mulai dari kebutuhan dasar, infrastruktur, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” kata Nasir kepada MataKaltara.com, Sabtu (23/05/2026).
Ia menjelaskan, setiap aspirasi yang masuk akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar proses tindak lanjutnya dapat lebih maksimal.
“Kalau itu kewenangan provinsi tentu akan kami perjuangkan melalui DPRD Provinsi Kaltara bersama OPD terkait. Tetapi jika menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kami juga siap menyampaikan dan mengoordinasikan kepada pihak terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat di wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian pembangunan yang setara dengan daerah lainnya karena mereka merupakan garda terdepan wilayah Indonesia.
Ia berharap hasil reses tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan program pembangunan pemerintah ke depan sehingga kebutuhan masyarakat benar-benar dapat terakomodasi.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan. Reses bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi wadah untuk memastikan suara masyarakat sampai kepada pemerintah,” pungkasnya.
