Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, NUNUKAN – Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto di Kampung Nelayan RT 08, Kecamatan Nunukan Selatan, Minggu (17/05/2026), diwarnai berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan.
Warga menyoroti kondisi jembatan lingkungan yang mulai rusak parah hingga sebagian ambruk.
Selain itu, akses jalan menuju kawasan permukiman pesisir tersebut juga disebut mengalami kerusakan dan menyulitkan mobilitas warga.
Masita, salah satu warga Kampung Nelayan, menyampaikan bahwa kondisi jembatan saat ini sudah tidak aman dilalui, terutama bagi anak-anak dan lansia yang beraktivitas setiap hari.
“Banyak jembatan di Kampung Nelayan yang sudah rusak bahkan ada yang ambruk. Jalan dari luar Mansapa sampai masuk ke kampung juga perlu diperbaiki,” kata Masita kepada MataKaltara.com, Senin (18/05/2026).
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan dukungan bagi sektor perikanan.
Warga meminta bantuan alat tangkap berupa pukat untuk tujuh kelompok nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
Tak hanya itu, lima warga yang menekuni usaha budidaya tali juga berharap adanya bantuan usaha agar kegiatan ekonomi masyarakat pesisir bisa berkembang lebih baik.
Aspirasi di bidang pendidikan turut mencuat.
Warga berharap adanya program beasiswa bagi anak-anak Kampung Nelayan guna membantu keberlanjutan pendidikan mereka.
Sri Eti, warga lainnya, mengusulkan pembangunan rumah bettang atau tempat mengikat mabettang yang dinilai penting sebagai fasilitas penunjang aktivitas masyarakat setempat.
Sementara Lena Astuti meminta perhatian terhadap Posyandu Duyung Bahari, khususnya terkait dukungan anggaran dan pembenahan administrasi pelayanan kesehatan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Rismanto menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan di tingkat provinsi.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Keluhan terkait jalan, jembatan, bantuan nelayan hingga posyandu akan kami kawal dalam pembahasan program pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi infrastruktur di kawasan pesisir harus segera mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan keselamatan warga sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika akses jalan dan jembatan rusak, tentu aktivitas warga akan terganggu. Karena itu, ini akan menjadi perhatian serius untuk didorong agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
