Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (11/05/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang disusun bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Rakor pengendalian inflasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri agar pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Achmad Djufrie menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus menjadi kerja bersama. DPRD tentu mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok,” kata Achmad kepada MataKaltara.com, Rabu (13/05/2026).
Ia juga menyambut baik peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi yang dinilai penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini di lingkungan birokrasi dan masyarakat.
Menurutnya, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
