Penulis: Fidelis | Editor: Castro
MATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, menyoroti ketimpangan akses energi yang masih dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.Hal itu disampaikan dalam rapat gabungan pemerintah provinsi pada, Senin (11/05/2026).
Ia menilai distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah belum berjalan optimal meski secara administratif kuota disebut mencukupi.
Dalam rapat bersama mitra kerja, Arming menyebut kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat di wilayah perbatasan masih kerap mengalami kelangkaan BBM.
Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Sebatik, Sebuku, dan Lumbis yang masih menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan energi secara stabil.
“Di atas kertas kuota mungkin terlihat cukup, tetapi kenyataannya masyarakat masih antre panjang dan sering tidak kebagian. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam sistem distribusi dan pengawasan,” kata Arming kepada MataKaltara.com, Rabu (13/05/2026).
Ia menilai ketimpangan energi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan, pedalaman, dan kawasan perbatasan.
Tantangan logistik yang tinggi, akses transportasi terbatas, serta biaya distribusi yang mahal membuat pola penyaluran BBM tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan.
“Distribusi BBM ke wilayah perbatasan tidak bisa diperlakukan sama seperti di kota. Jarak jauh, akses sulit, dan biaya logistik tinggi harus menjadi pertimbangan khusus pemerintah dalam merancang sistem distribusi,” ujarnya.
Menurut Arming, ketimpangan akses energi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
BBM menjadi kebutuhan utama bagi berbagai sektor, mulai dari transportasi sungai dan laut, aktivitas nelayan, pertanian, hingga usaha kecil dan perdagangan lokal.
Ia menjelaskan, ketika BBM sulit diperoleh, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
“Ketika BBM langka, biaya angkut barang naik. Harga sembako ikut naik, pendapatan masyarakat turun. Dampaknya berantai dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” jelasnya.
Arming menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pengawasan distribusi secara serius dan berkelanjutan.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan saat terjadi kelangkaan. Harus ada sistem yang berjalan terus menerus agar distribusi bisa dikontrol dengan baik,” tuturnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi untuk memastikan distribusi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur energi harus menjadi prioritas agar kesenjangan akses energi dapat dikurangi secara bertahap.
“Wilayah perbatasan adalah beranda negara. Masyarakat di sana harus merasakan kehadiran negara, termasuk dalam akses energi yang adil dan merata,” ungkapnya.
Arming berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi BBM, memperkuat pengawasan, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat perbatasan terpenuhi secara berkelanjutan.
“Harapan kami sederhana, masyarakat perbatasan tidak boleh terus berada dalam kondisi kekurangan BBM. Mereka berhak mendapatkan akses energi yang sama seperti daerah lainnya,” pungkasnya.
